Desa Pemaron

Kebijakan Keuangan Desa

Kebijakan keuangan Desa Pemaron secara umum mengacu pada regulasi nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal melalui Musyawarah Desa (Musdes). Pengelolaan keuangan ini dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berikut adalah poin-poin utama dalam kebijakan keuangan desa:

1. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan Desa Pemaron bersumber dari beberapa pos utama:

• Dana Desa (DD): Dana dari APBN yang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

• Alokasi Dana Desa (ADD): Dana dari APBD Kabupaten Buleleng untuk penghasilan tetap perangkat desa dan operasional pemerintah desa.

• Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPR): Kontribusi dari pendapatan daerah yang dikembalikan ke desa.

• Pendapatan Asli Desa (PADes): Bersumber dari hasil usaha BUMDes Tirta Amerta, pengelolaan pasar desa, atau pungutan desa yang sah sesuai Peraturan Desa (Perdes).

2. Prioritas Penggunaan Anggaran

Kebijakan belanja desa diarahkan pada empat bidang utama:

• Penyelenggaraan Pemerintahan: Operasional kantor desa dan pelayanan administrasi publik.

• Pembangunan Desa: Pemeliharaan jalan lingkungan, drainase, serta fasilitas umum di kawasan pesisir dan pemukiman.

• Pembinaan Kemasyarakatan: Dukungan anggaran untuk kegiatan Lembaga Adat, TP PKK, dan organisasi kepemudaan (Karang Taruna/STT).

• Pemberdayaan Masyarakat: Pelatihan keterampilan bagi warga, penguatan UMKM, dan bantuan permodalan melalui BUMDes.

3. Akuntabilitas dan Transparansi

• Siskeudes (Sistem Keuangan Desa): Pengelolaan keuangan di Pemaron telah terintegrasi secara digital menggunakan aplikasi Siskeudes untuk memastikan pelaporan yang presisi ke pemerintah kabupaten dan pusat.

• Media Informasi: Pemerintah desa biasanya memasang baliho rincian APBDes di depan kantor desa atau tempat strategis agar masyarakat dapat memantau penggunaan dana secara langsung.

• Audit Berkala: Laporan keuangan diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Buleleng untuk menjamin tidak adanya penyimpangan.

4. Kebijakan Khusus dan Inovasi

Mengingat posisi strategis Desa Pemaron, kebijakan keuangan sering kali dialokasikan untuk:

• Penanganan Stunting: Melalui anggaran kesehatan di Pokja IV PKK.

• Ketahanan Pangan: Pemanfaatan lahan desa atau bantuan bibit untuk warga.

• Mitigasi Bencana & Lingkungan: Mengingat wilayahnya yang berada di pesisir, terdapat alokasi untuk kebersihan pantai dan pengelolaan sampah.