Desa Pemaron

Penyusunan Dokumen RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap Kepala Desa terpilih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan desa. Dokumen ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh elemen desa—Pemerintah Desa, BPD, hingga masyarakat—dalam menentukan prioritas program yang didanai melalui APB Desa maupun sumber pendanaan lainnya.

RPJM Desa tidak disusun secara sepihak, melainkan melalui proses partisipatif yang melibatkan usulan dari tingkat RT dan RW di setiap dusun. Dengan prinsip “Open Menu”, masyarakat diberikan kebebasan untuk mengusulkan kebutuhan pembangunan sejauh tidak bertentangan dengan hukum negara dan norma agama. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen kontrol dan tolok ukur evaluasi kinerja Kepala Desa selama masa jabatannya, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.