Desa Pemaron

PEMARON – Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Desa Pemaron menggelar Musyawarah Desa (Musdes) khusus terkait Laporan Evaluasi Layanan Informasi Publik. Pertemuan yang berlangsung di Aula Kantor Perbekel Desa Pemaron ini dihadiri oleh jajaran Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelembagaan desa.

Musyawarah ini fokus pada evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa dalam melayani hak akses informasi masyarakat. Dalam laporannya, disampaikan statistik permohonan informasi sepanjang tahun berjalan, termasuk keberhasilan dalam pemenuhan dokumen-dokumen strategis seperti laporan realisasi APBDes dan progres pembangunan desa kepada warga.

Poin Utama Evaluasi:

- Aksesibilitas Digital: Pemanfaatan sistem digitalisasi kearsipan dan aplikasi informasi desa yang kini memudahkan warga dalam mengakses data secara mandiri tanpa harus datang langsung ke kantor desa.

- Kecepatan Respon: Evaluasi terhadap waktu tunggu pelayanan informasi yang kini diupayakan lebih singkat dari standar ketentuan guna memberikan kepuasan maksimal bagi pemohon.

- Transparansi Anggaran: Penegasan kembali komitmen desa dalam mempublikasikan setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, termasuk distribusi bantuan sosial agar tepat sasaran.

Perbekel Desa Pemaron dalam arahannya menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif kepada Komisi Informasi, melainkan komitmen moral untuk membangun kepercayaan masyarakat. "Transparansi adalah kunci utama pembangunan. Dengan sistem yang terdigitalisasi, kita ingin memastikan bahwa tidak ada sekat informasi antara pemerintah desa dan masyarakat Pemaron," tegasnya.

Musyawarah ditutup dengan penandatanganan berita acara evaluasi dan penyusunan rencana tindak lanjut untuk penguatan kapasitas staf administrasi dalam pengelolaan informasi publik di masa mendatang. Dengan adanya evaluasi rutin ini, Desa Pemaron optimis dapat mempertahankan standar pelayanan prima dan menjadi pelopor keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan maupun kabupaten.